"Saat ini, apa pun bisa terjadi. Namun, kami berusaha melakukan yang terbaik dengan cara-cara damai dan lebih mengutamakan negosiasi,” kata panglima militer Thailand, Jenderal Prayuth Chan-ocha, Jumat (27/12), saat ditanya soal kemungkinan terjadinya kudeta militer.
Sikap militer tersebut, tak ayal, menjadi pukulan telak bagi Perdana Menteri (PM) Yingluck. Sebab, saat ini, pemerintahannya sedang mendapat banyak tekanan dari lawan-lawan politiknya yang terus menuntutnya mundur. Bukan hanya itu, mereka juga berusaha melemahkan pengaruh mantan PM Thaksin Shinawatra di pemerintahan. Thaksin sampai sekarang masih mengasingkan diri di luar negeri.
Sejarah Thailand mencatat telah terjadi 18 kali kudeta militer. Walhasil, masyarakat negeri Gajah Putih itu seakan-akan sudah terbiasa dengan gejolak politik. Namun, penolakan tegas militer untuk tidak campur tangan patut dicatat dalam sejarah negara itu.
Pada Jumat (27/12), para demonstran anti pemerintah berjanji akan menghentikan proses pendaftaran para calon legislatif (caleg), yang akan dipilih pada 2 Februari nanti. Bagi mereka, pemilu tak penting lagi dilakukan karena Puea Thai, partai Yingluck, diyakini akan menang lagi.
Kubu oposisi meminta agar pemilu sebaiknya ditunda saja karena tidak bakal berjalan secara demokratis. Sampai sekarang, mereka masih sangat yakin Thaksin yang didakwa terlibat korupsi masih menunjukkan pengaruhnya di Thailand melalui keluarga dan teman-teman dekatnya. Dia memanfaatkan program pengobatan murah, pinjaman ringan, hingga subsidi bagi rakyat miskin untuk membeli hati rakyat.
Oposisi dan para demonstran juga terus mendesak agar ditunjuk "dewan rakyat” ketimbang menyelenggarakan pemilu. Dewan rakyat itu yang akan menggantikan Yingluck.
Ironisnya, kendati diprotes, nyatanya sampai saat ini tercatat sudah ada 53 partai politik yang mendaftar untuk ikut pemilu yang digagas PM Yingluck. Berkaca pada fakta ini, komisi pemilihan umum Thailand (KPU) menyatakan akan melakukan pembicaraan dengan pemerintah dan para demonstran demi memecahkan kebuntuan politik.
"Kami sangat berharap bisa mendapatkan solusi atas kemelut ini sebelum tahun baru,” kata anggota KPU, Somchai Srisuthiyakorn, Jumat (27/12).
Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Thailand, Surapong Tovichakchaikul, meminta militer Thailand untuk membantu mengamankan jalannya proses pemilu nanti, termasuk memberikan perlindungan kepada para caleg dan pemilih. Namun sayangnya, pemohonan tersebut lagi-lagi tidak digubris oleh militer.
Korban Jiwa
Aksi unjuk rasa anti pemerintah di Thailand sudah berlangsung sejak 9 Desember 2013. Untungnya, sejauh itu pula aksi demonstrasi masih terkendali walaupun demonstran yang turun ke jalan-jalan sampai 200 ribu orang. Jumlah demonstran terbesar terjadi pada Kamis (26/12) yang diperkirakan sampai 500-an ribu orang.
Pada hari itu, situasi mulai tidak terkontrol karena beberapa demonstran kedapatan membawa sebilah belati dan ketapel. Seorang anggota polisi meninggal dunia dalam aksi demonstrasi tersebut.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan Thailand melaporkan dalam tiga pekan unjuk rasa anti pemerintah, korban meninggal dunia tercatat sebanyak dua orang, termasuk anggota polisi yang tewas pada Kamis (26/12) kemarin.
Sedangkan korban luka-luka sebanyak 153 orang, 39 di antaranya adalah aparat keamanan, yang kebanyakan terluka dalam bentrokan Kamis lalu.
Yang paling buruk, gejolak politik Thailand kini mulai berimbas negatif pada perekonomian negara itu. Mata uang baht anjlok. Demikian juga halnya pasar saham di sana. Hal tersebut tentu saja sangat disayangkan mengingat selama ini negara tetangga Indonesia itu tercatat sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara. (KJ)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar