Persaingan saling mengakui wilayah di laut tersebut sudah bertahun-tahun dan membuat ketegangan di kawasan dan jalur lalu lintas laut yang diyakini menyimpan cadangan gas alam dan minyak yang berlimpah dan telah lama berpotensi sebagai salah satu titik panas militer di Asia.
Menteri luar negeri dari 10 negara ASEAN sepakat untuk "satu suara" dalam mencari "kesimpulan awal tata perilaku", kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand kepada AFP tanpa memberikan kerangka waktunya.
Para menteri yang mengadakan pertemuan tidak resmi selama dua hari di resor Hua Hin, Thailand, akan bertemu dengan pejabat China di Beijing pada akhir bulan ini.
"ASEAN akan berbicara dalam satu suara dan bersatu. Ini bukan berarti bersuara menentang siapa pun. ASEAN bersatu sehingga memudahkan untuk berunding dan berbicara dengannya," jubir itu menambahkan.
"Tata perilaku harus memiliki sasaran meningkatkan kepercayaan antar-ASEAN dan China ... dan mencegah segala peristiwa yang tidak menguntungkan yang terjadi di Laut China Selatan."
ASEAN telah mencoba lebih dari satu dasawarsa untuk mengamankan kesepakatan dengan China mengenai pengesahan tata perilaku.
China mengakui hampir seluruh wilayah di Laut China Selatan bahkan perairan di dekat pesisir negara-negara tetangga dan menentang untuk menyetujui adanya aturan, karena khawatir akan memberikan konsesi yang melemahkan tuntutannya.
Forum keamanan regional pada Juni melihat ASEAN menjembatani sendiri masalah tata perilaku itu secara internal.
Tahun lalu Kamboja, sekutu setia China dan pimpinan ASEAN saat ini, menolak untuk menyokong Filipina menerapkan garis yang lebih tegas terhadap Beijing dalam masalah ini.
Pada Rabu, wakil Perdana Menteri Kamboja sepakat untuk bersatu dengan posisi ASEAN dalam masalah tata perilaku, kata juru bicara dari Thailand, setelah perundingan dua hari berakhir.
Anggota ASEAN Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam dan Malaysia, seperti juga Taiwan juga mengakui sebagian wilayah laut tersebut.
China menolak meningkatkan "Deklarasi Tata perilaku" untuk mempunyai kekuatan hukum, dan lebih memilih berunding dengan masing-masing negara.
Filipina dan Vietnam dalam beberapa tahun ini menuduh peningkatan aksi di wilayah sengketa, demikian AFP melaporkan. (Antara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar