Perang Rusia dan Negara Barat Pecah di Pertemuan DK PBB

 "Perang" antara negara-negara Barat dan Rusia pecah dalam pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB. Pertemuan itu membahas dua resolusi, yakni resolusi yang diajukan Prancis dan oleh Rusia.

Perseteruan bermula saat Rusia memveto resolusi yang diajukan Prancis. Resolusi itu berisi desakan kepada seluruh negara untuk menghentikan serangan di Aleppo, Suriah.

Melansir Al Jazeera pada Minggu (9/10), ini adalah kali kelima Rusia memveto resolusi di DK PBB sepanjang lima tahun konflik di Suriah berlangsung. Dalam empat veto sebelumnya, Rusia mendapat dukungan dari China. Tapi kali ini China mengambil sikap abstain, atau tidak memilih.

Setelah pembahasan mengenai resolusi yang diajukan Prancis, DK PBB kemudia berlanjut pada resolusi yang diajukan Rusia. Resolusi tersebut tidak berhasil diadopsi karena banyak negara yang menolak resolusi tersebut.

Amerika Serikat Desak PBB Kecam Uji Coba Rudal Korea Utara

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Samantha Power, menyerukan Dewan Keamanan (DK) PBB untuk bersatu dan mendesak PBB untuk mengecam uji coba rudal Korea Utara (Korut). Hal itu diungkapkannya dalam pertemuan darurat DK PBB pasca Korut menembakan dua rudal balistik.

Jepang dan AS, setelah berkonsultasi dengan Korea Selatan (Korsel), meminta briefing tertutup kepada Sekretariat PBB atas penembakan uji coba dua rudal balistik jarak menengah yang dilakukan Korut.

"Pembangkangan Korut terhadap hukum internasional terus terulang. Ini menggaribawahi betapa pentingnya bagi kita untuk bergerak bersama-sama guna memastikan konsekuensi atas perilaku inheren destabilisasi ini, dan ancaman yang melekat dalam tindakan pelangaran yang konsisten dan diulangi ini terhadap perdamaian dan keamanan internasional," kata Power seperti dikutip dari Belfast Telegraph, Kamis (23/6/2016).

PBB : Senjata Kimia Masih Jadi Ancaman Eddi Santosa

Senjata kimia masih jadi ancaman. Oleh karena itu, kerja sama PBB dan Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons/OPCW (Organisasi Pelarangan Senjata Kimia) diharapkan terus berlanjut.
"Saya sepenuhnya berharap hal ini akan terus berlanjut demi manfaat besar bagi kemanusiaan," ujar Sekjen PBB Ban Ki-Moon di markas OPCW, Den Haag, Rabu (20 April 2016) waktu setempat.

Sekjen PBB dua periode dari Korea Selatan itu mengatakan, OPCW adalah sahabat dan mitra baik bagi PBB.

"Kedua lembaga telah memperdalam kerja sama secara luar biasa dalam beberapa tahun mutakhir," kata Ban Ki-Moon melalui rilis yang diterima detikcom dari OPCW.

Rusia: Tak Ada Larangan DK PBB Untuk Penjualan Jet Tempur ke Iran

Rusia merespon pernyataan Amerika Serikat (AS) terkait rencana penjualan jet tempu Su-30 ke Iran. Menurut Moskow, tidak ada satupun resolusi Dewan Kemanana (DK) PBB yang melarang penjualan jet tempur tersebut.

"Penjualan jet tersebut tidak dilarang, mereka diperbolehkan, dan ini mengikuti dari teks resolusi," kata Kepala departemen Kementerian Luar Negeri Rusia untuk non-proliferasi dan pengawasan senjata, Mikhail Ulyanov, seperti dilansir Iran Front Page pada Rabu (6/4).

Sebelumnya, Pejabat urusan politik di Kementerian Luar Negeri AS, Thomas Shannon menyatakan, pihaknya akan mencegah Rusia melakukan penjualan senjata tersebut melalui DK PBB. Dirinya menyebut penjualan senjata itu melanggar resolusi DK PBB 2231, yang terkait dengan kesepakatan nuklir dengan Iran.

PBB Luncurkan Ketentuan Baru Pelacak Pesawat

Lembaga penerbangan PBB mengumumkan sejumlah persyaratan baru untuk alat pelacakan waktu nyata (real-time) dalam pesawat sipil. Langkah ini dilakukan menjelang peringatan dua tahun menghilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370 pada 2014 lalu.

Dewan gubernur Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) pada Senin (7/3) menyetujui proposal untuk membolehkan pesawat sipil membawa alat pelacak yang dapat mengirimkan lokasi pesawat setidaknya sekali dalam satu menit jika terjadi kecelakaan.

ICAO menjabarkan bahwa operator pesawat harus memastikan mereka bahwa data perekam penerbangan dapat dipulihkan, sementara durasi rekaman suara di kokpit diperpanjang menjadi 25 jam.

Luncurkan 6 Proyektil ke Laut Jepang, PBB Jatuhkan Sanksi Baru Untuk Korea Utara

Korea Utara (Korut) meluncurkan enam proyektil jarak pendek setelah Dewan Keamanan PBB menerapkan sanksi baru bagi Korut. Proyektil itu meluncur hingga sejauh 100-150 kilometer dari Semenanjung Korea.

Disampaikan Kementerian Pertahanan Korea Selatan (Korsel), seperti dilansir CNN, Kamis (3/3/2016), objek yang diluncurkan Korut itu melewati wilayah pantai timur Semenanjung Korea. Militer Korsel masih menganalisis situasi usai peluncuran proyektil ini.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Korsel, Moon Sang-Gyun, menyebut objek itu ditembakkan ke wilayah Laut Timur atau Laut Jepang pada Kamis (3/3) sekitar pukul 10.00 waktu setempat. Moon awalnya menyebut objek yang diluncurkan ini merupakan rudal jarak pendek, namun kemudian dia menyatakan pihak kementerian masih menganalisis lebih lanjut objek tersebut.

Korut Langgar Resolusi PBB dan Ciptakan Ketegangan

Korea Utara (Korut) telah meluncurkan roket jarak jauh, yang disebut pengamat sebagai uji coba rudal terlarang. Pemerintah Indonesia menyatakan sikap Korut sebagai pelanggaran atas resolusi Dewan Keamanan PBB.

"Tindakan tersebut telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1718 (2006), 1874 (2009), dan 2087 (2013), dan telah menciptakan ketegangan di Kawasan," demikian siaran pers Kementerian Luar Negeri RI sebagaimana diterima detikcom, Minggu (7/2/2016).

Menurut Kemlu, sikap Korea Utara yang tak mengindahkan PBB itu telah menciptakan ketegangan. Sikap ini tentu disesalkan Indonesia. Pemerintah memahami uji coba roket itu untuk membawa satelit.

PBB punya panduan ciri-ciri calon pengebom bunuh diri

Bom bunuh diri, seperti di Kafe Starbucks, Gedung Cakrawala, Jakarta kemarin (14/1), yang menewaskan satu warga negara Kanada dan pelaku, berisiko menimbulkan lebih banyak korban seandainya peledak berjenis high explosive.

Aksi teror dengan cara mati mengajak orang lain ini sangat populer selama tiga dekade terakhir. Nyaris di semua benua, jenis terorisme bom bunuh diri pernah terjadi. Tentu saja, siapapun bisa berpeluang menjadi korban kenekatan teroris.

Tapi, pakar terorisme ternyata berhasil mengumpulkan ciri-ciri umum yang menandai calon pengebom bunuh diri dari pelbagai insiden. Panduan ini kemudian dikompilasi oleh Departemen Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Organisasi internasional ini menyebar brosur cara mengenali pelaku bom bunuh diri untuk melindungi pegawainya di negara-negara rawan konflik.

Masyarakat Lebanon Selalu Membutuhkan Prajurit TNI

Kehadiran prajurit TNI kontingen Garuda yang tergabung dalam Pasukan Penjaga Perdamaian PBB (United Nations Interim Force in Lebanon/UNIFIL) memberi ketenangan bagi warga Lebanon. Masyarakat Lebanon selalu berharap ada prajurit TNI dalam penugasan pasukan perdamaian PBB (UN Peacekeepers) di Lebanon.

Hal itu disampaikan Kapuspen TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (28/12).

Ia menjelaskan kehadiran pasukan TNI sangat dibutuhkan masyarakat Lebanon karena pasukan TNI sangat mudah untuk berinteraksi. Pasukan TNI juga patuh dan displin serta membantu banyak pekerjaan masyarakat Lebanon.

"Ini yang pernah disampaikan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Lebanon Jenderal Jean Qahwaji tentang kelebihan Prajurit TNI yang bertugas di Lebanon,” kata Tatang.

PBB Akhirnya Akui Kedaulatan Palestina

Sejarah tercipta bagi Palestina, saat bendera kebangsaannya berkibar di Markas PBB untuk pertama kalinya, Rabu (30/9/2015). Pengibaran bendera ini dilakukan tak lama setelah Presiden Palestina Mahmoud Abbas berpidato dalam Majelis Umum PBB, yang menyerukan solusi bagi dua negara, yaitu Palestina dan Israel.

Mahmoud Abbas bersama Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon memimpin seremoni pengibaran bendera negara Palestina di Rose Garden. Dengan demikian, PBB secara resmi mengakui Palestina sebagai negara pemantau non-anggota yang benderanya berkibar di Markas PBB. Selain Palestina, negara pemantau non-anggota lain yang benderanya dapat dikibarkan di Markas PBB adalah Vatikan.

“Dalam momen bersejarah ini, saya menyerukan kepada rakyat Palestina di mana pun, kibarkan bendera milik rakyat Palestina tinggi-tinggi karena ini merupakan simbol dari identitas kami,” kata Abbas. “Ini merupakan hari yang membanggakan,” ucapnya.

Temui Menlu Inggris dan Jerman, RI Cari Dukungan Keanggotaan di DK PBB

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terus mencari dukungan atas upaya Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Keanggotaan Indonesia ini menjadi bahasan yang diutarakan dalam setiap pertemuan bilateral menlu, di sela-sela kegiatan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal itu juga yang akan menjadi bahasan Menlu Retno saat akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Jerman Frank Walter Steinmeier dan Menlu Inggris Phillip Hammond.

Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan pada Senin 28 September 2015 waktu New York, atau Selasa, 29 September 2015 waktu Indonesia.
"Pada dasarnya ada dua bahasan yang selalu diutarakan oleh Indonesia, selama pertemuan bilateral dengan menteri luar negeri negara lain," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir, di Gedung Perwakilan Tetap RI untuk PBB di New York, Minggu (27/9/2015) waktu Amerika Serikat.

Ahmed Mohamed Diundang Berkunjung ke Markas Besar PBB

Remaja muslim Amerika Serikat, Ahmed Mohamed yang menjadi pemberitaan global karena jam rakitannya dikira bom, mendapat undangan mengunjungi markas besar Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, AS. Di sana, Ahmed akan bertemu dengan para delegasi asing.

Ahmed (14) telah mengunjungi pameran sains di kantor Google di Mountain View, California pada Senin (21/9) waktu setempat. Selain Google, Ahmed juga diundang sejumlah perusahaan teknologi lain seperti Facebook, Twitter dan Box.

Bahkan Ahmed juga diundang langsung oleh Presiden AS Barack Obama ke Gedung Putih. Tidak mau ketinggalan, seperti dilansir Reuters, Rabu (23/9/2015), PBB juga ikut mengundang remaja yang gemar sains dan teknologi ini ke kantor pusatnya.

Direktur Eksekutif Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) Wilayah Dallas-Fort Worth, Alia Salem menuturkan bahwa Ahmed dengan didampingi keluarganya akan pergi ke New York pada Rabu (23/9) waktu setempat, untuk mengunjungi markas besar PBB.

Utusan PBB: Sistem Korut Kombinasi Nazi, Gulag, dan Apartheid

Korea Utara menyimpan segudang misteri di balik kepemimpinan Dinasti Kim. Hingga kini, tak ada yang benar-benar mengetahui bagaimana kehidupan Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong Un.

Menurut pelapor khusus PBB untuk HAM di Korea Utara, Marzuki Darusman, sistem pemerintahan di negara ini sangat berbeda dengan negara lain.

"Sistem di Korut tidak ada taranya. Sistem di sana sebenarnya kombinasi antara kamp konsentrasi Jerman pada zaman Nazi, Gulag di Soviet, dan Apartheid di Afrika Selatan," ujar Marzuki sesaat sebelum menghadiri pembukaan Pekan HAM Korea Utara di Jakarta, Selasa (15/9). Pekan HAM Korea Utara ini diselenggarakan di galeri Dia.lo.gue, Kemang, Jakarta, pada 15-19 September.

Menurut Marzuki, Dinasti Kim melakukan banyak kejahatan terhadap hak asasi manusia warganya, termasuk hak berkumpul dan berbicara, diskriminasi perempuan, anak, dan agama.

Jepang keluhkan rencana kehadiran Ban Ki-moon di parade militer Tiongkok

Pemerintahan Jepang mengeluh kepada PBB atas rencana Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon menghadiri parade besar militer di Beijing guna memperingati 70 tahun kekalahan Jepang di Perang dunia II.

Juru bicara pemerintah Yoshihide Suga menyeru PBB bersikap "netral" setelah Tokyo menyampaikan keluhan kepada badan dunia beranggotakan 193 negara itu pada Jumat.

"Kami ingin mendorong negara anggota melihat ke masa depan dan tidak perlu fokus pada peristiwa tertentu pada masa lalu," kata Suga dalam jumpa pers pada Senin.

Acara parade itu direncanakan dilakukan pada Kamis, ajang pamer kekuatan saat Tiongkok mengambil sikap lebih tegas di kawasan dan akan melibatkan 12 ribu tentara serta 500 peralatan di Lapangan Tiananmen, dengan hampir 200 pesawat terbang.

PBB Minta Akses ke Kamp Pengungsi Palestina yang Diserang ISIS

Dewan Keamanan PBB menyerukan akses kemanusiaan sesegera mungkin ke kamp pengungsi Palestina di Yarmouk, di ibukota Suriah Damaskus.

Diperkirakan 18.000 orang terjebak setelah kelompok milisi yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS memasuki kamp tersebut pekan lalu, memicu bentrok dengan orang-orang Palestina yang mencoba mempertahankan diri.

Warga Palestina di Ramallah, Tepi Barat, berdemonstrasi mengecam aksi ISIS di kamp Yarmouk, Suriah

Dalam serangan yang dilancarkan pada 1 April ini, ISIS menguasai wilayah yang cukup besar dari areal yang diperuntukkan bagi para pengungsi Palestina tersebut.

Presiden Dewan Keamanan, yang juga duta besar Jordania untuk PBB Dina Kawar, mengatakan para anggota Dewan Keamanan mengutuk sekeras-kerasnya tindak kejahatan yang dilakukan oleh milisi ISIS dan Front al-Nusra di Yarmouk.

Sebanyak 98 Prajurit TNI Naik Pangkat di Darfur

Sebanyak 98 Prajurit TNI naik pangkat terhitung mulai 1 April 2015. Mereka tergabung dalam Satgas Batalyon Komposit TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXV-A/Unamid (United Nations Mission In Darfur) di Darfur-Sudan, Afrika.

Upacara kenaikan pangkat tersebut dilaksanakan secara kemiliteran. Dipimpin oleh Komandan Satgas (Dansatgas ) Batalyon Komposit TNI Letkol Inf M. Herry Subagyo, upacara berlangsung di lapangan Indobatt, Supercamp Unamid, Darfur Barat, pada Kamis (2/4).

Upacara Kenaikan Pangkat di lapangan Indobatt, Supercamp Unamid, Darfur Barat.

Adapun 98 anggota TNI yang naik pangkat terdiri dari berbagai kepangkatan, yaitu 6 orang Perwira, 51 orang Bintara, dan 41 orang Tamtama baik dari Matra TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Salah satu anggota TNI yang melaksanakaan kenaikan pangkat adalah Wakil Komandan (Wadansatgas) Konga XXXV-A/Unamid Letkol Inf Yuswanto, yang sebelumnya berpangkat Mayor Infanteri.

Jenderal Tanzania Kunjungi Satgas TNI di Darfur

Setelah pekan sebelumnya menerima kunjungan Komandan Sektor Barat Unamid Brigjen Nikiema Blaise, kali ini Garuda Camp dikunjungi oleh Force Commander Unamid Letnan Jenderal Paul Ignace Mella dari Tanzania, di Camp Indonesian Batalyon (Indobatt), Supercamp Unamid, Darfur Barat, Minggu (5/4/2015). Saat ini, Garuda Camp menjadi Markas Satgas Batalyon Komposit TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXV-A/Unamid (United Nations Mission In Darfur) di El Geneina, Darfur-Sudan.

Jenderal Tanzania Kunjungi Satgas TNI di Camp Indonesian Batalyon (Indobatt), Supercamp Unamid, Darfur Barat, Minggu (5/4/2015).

Kunjungan Paul Ignace Mella bersama para Pejabat Tinggi Komandan Sektor misi Unamid ke Satgas Batalyon Komposit TNI Konga XXXV-A/Unamid, diterima langsung oleh Komandan Satgas (Dansatgas) Letkol Inf M. Herry Subagyo, beserta para perwira Satgas. Kunjungan tersebut dalam rangka melaksanakan kegiatan 27th Force Command Group Meeting Unamid yang diselenggarakan di Sektor Barat.

Israel Boikot Rapat PBB Soal Perang di Gaza

Perwakilan Israel tidak terlihat saat Dewan PBB untuk hak asasi manusia (HAM) memulai sesi khusus mengenai situasi di wilayah Palestina dan konflik Gaza pada 2014.

Truk yang membawa buah-buahan tiba di Gaza setelah melewati wilayah Israel Kerem Shalom (Foto : Reuters)

Israel tidak memberikan penjelasan mengenai ketidakhadiran perwakilannya tersebut. Namun, sumber dekat Dewan PBB yang menolak disebutkan, menyatakan ketidakhadiran tersebut adalah bentuk upaya boikot.

“Kami menolak berkomentar mengenai masalah ini,” kata juru bicara delegasi Israel di Jenewa, seperti dikutip Middle East Online, Selasa (24/3/2015).

Pasukan perdamaian PBB di Darfur diserang

Para pria bersenjata yang tidak dikenal, Selasa, melancarkan dua serangan kepada pasukan pemelihara perdamaian PBB di daerah Darfur, Sudan, dengan dua penyerang tewas, kata missi Uni Afrika-PBB (UNAMID).

Serangan-serangan itu terjadi saat hubungan antara Khartoum dan misi Uni Afrika-PBB di Darfur memburuk menyangkut usaha UNAMID untuk menyelidiki satu laporan bahwa tentara-tentara Sudan memerkosa 200 wanita dan anak perempuan Oktober lalu.

Satu patroli UNAMID memukul mundur satu serangan dekat pangkalan pasukan perdamaian itu di Khor Abeche, Darfur Selatan, kata juru bicara misi itu Ashraf Eissa.

PM Israel desak Pengadilan Pidana Internasional permintaa Palestina

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Kamis mendesak Pengadilan Pidana Internasional (ICC) untuk menolak permintaan Palestina untuk bergabung dengan badan itu karena mereka tidak berperingkat sebagai negara.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (REUTERS/Baz Ratner )

"Kami berharap ICC menolak permintaan munafik oleh otoritas Palestina, yang bukan merupakan negara tetapi entitas terkait dengan organisasi teroris," katanya dalam satu pernyataan, mengacu pada gerakan Hamas.

Pernyataan itu menyusul pembicaraan yang diketuai Netanyahu di kementerian pertahanan untuk membahas respon terhadap langkah yang bisa membuka jalan bagi Palestina untuk menuntut para pejabat Israel atas tuduhan kejahatan perang.