Sesuai dengan ketentuan yang dirancang Kementerian Komunikasi, para penyedia jasa Internet harus memasang sebuah perangkat yang akan merekam dan menyimpan seluruh lalu lintas Internet dalam 12 jam terakhir dan membolehkan dinas keamanan mengakses data tersebut secara eksklusif, lapor Reuters.
Presiden Vladimir Putin memperkuat cengkeramannya di Rusia sejak terpilih untuk ketiga kalinya pada Maret 2012 dan pihak keamanan dikerahkan lebih ketat lagi sebelum perhelatan Olimpiade Musim Dingin di Sochi.
Rancangan peraturan pemerintah yang dipublikasikan pada Senin itu tampaknya akan memperluas kekhawatiran terkait pengawasan terhadap Internet.
Media Internet Rusia sendiri merupakan ajang debat yang "lebih bebas" ketimbang media konvensional yang penuh aturan ketat.
Rusia kini mengundang perhatian internasional terkait program pengintaian Internet yang mirip dengan AS dan Inggris itu setelah sebelumnya sempat memberikan suaka sementara bagi mantan kontraktor dinas intelijen AS, Edward Snowden.
Pembocoran rahasia program pengintaian Internet yang dilakukan Dinas Keamanan Nasional AS oleh Snowden memulai perdebatan tentang bagaimana seharusnya pemerintah mengawasi aktivitas Internet warganya.
Harian Kommersant melaporkan bahwa perintah Kementerian Komunikasi Rusia tersebut dirancang bersama Dinas Keamanan Federal (FSB), yang merupakan pengganti KGB sejak era Soviet berakhir.
Jika mendapat persetujuan akhir pemerintah federal, peraturan tersebut akan berlaku mulai Juli tahun depan.
Perintah pengawasan Internet tersebut meliputi wewenang FSB untuk mengakses data yang tersimpan selama 12 jam, termasuk nomor telepon, alamat protokol internet (IP), nama akun, aktivitas jejaring sosial, dan alamat surat elektronik.
Praktis hal tersebut akan memperluas akses yang telah dimiliki FSB sebelumnya yaitu komunikasi elektronik yang dilayani operator telepon seluler dan operator Internet.
Kommersant mengutip surat yang dikirimkan operator ponsel nomor tiga terbesar di Rusia, Vimpelcom, kepada Kementerian Komunikasi terkait permintaan legalitas dan dasar hukum perintah yang akan dikeluarkan itu.
Kementerian Komunikasi Rusia dalam pernyataan tertulis kepada Reuters menjawab bahwa langkah tersebut diperlukan guna melindungi warga Rusia dari para pelaku kriminal dan terorris.
Vimpelcom menolak mengomentari surat yang mereka kirimkan sebelumnya. Dalam surat itu juga disebutkan bahwa Vimpelcom meminta surat perintah pengadilan yang mengizinkan adanya pengumpulan data pribadi untuk dinas keamanan.
Pemberlakukan rancangan peraturan tersebut nantinya akan menimbulkan biaya yang besar bagi operator telekomunikasi di Rusia karena pemerintah tidak mensubsidi biaya pembelian dan perawatan perangkat yang akan digunakan untuk pengawasan tersebut. (Antara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar