Pejabat-pejabat AS, tulis WSJ, ingin agar partai-partai politik di Irak membentuk pemerintahan tanpa Maliki. Pemerintahan selanjutnya diharapkan juga diisi oleh orang-orang dari komunitas Sunni dan Kurdish.
"Pemerintahan Maliki harus dibubarkan jika ingin adanya rekonsiliasi (Sunni-Syiah)," kata ketua Komite Intelijen di Senat AS Dianne Feinstein dalam rapat dengar Rabu waktu setempat.
Hal yang sama juga disampaikan oleh sekutu-sekutu Amerika di Timur Tengah, terutama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Mereka mengancam tidak akan memberi bantuan ke Irak jika AS tak menarik dukungannya.
Pejabat negara-negara Arab mengatakan bahwa pemerintah Maliki dalam lima tahun terakhir telah memicu pemberontakan ISIS karena perlakuan mereka yang buruk pada minoritas Sunni.
Maliki dikatakan telah memenjarakan para pemimpin kelompok protes Sunni, enggan melakukan pembagian kekuasaan, dan mengambil jatah besar pemerintahan untuk kelompoknya sendiri.
"Kami meyakini tindakan sektarianisme dan pengucilan terhadap Sunni memicu pemberontakan yang kita lihat sekarang. Dia (Maliki) telah mempersatukan ISIS dengan mantan kelompok Baath dan para pendukung Saddam Hussein," kata pejabat Arab yang tidak disebut namanya ini.
Menurut harian Inggris The Independent, hal ini telah disampaikan oleh pejabat AS kepada kolega mereka di Irak. Dia mengatakan, Maliki harus lengser jika ingin AS mengambil opsi militer dalam membendung ISIS. Belum ada komentar dari kubu Maliki.
Sampai saat ini Obama belum menentukan jenis bantuan apa yang akan diberikan untuk Irak. Obama Rabu waktu AS melakukan pertemuan dengan empat pemimpin Partai Republik dan Demokrat dari Kongres maupun senat membicarakan masalah Irak. (VivaNews)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar