Dikutip dari Reuters, Selasa, 10 Maret 2015, Presiden Barack Obama menandatangani perintah eksekutif, yang disebut pejabat senior AS tidak menyasar sektor energi atau ekonomi Venezuela.
Namun, langkah Obama itu memperlihatkan sengketa diplomatik terburuk di antara kedua negara, sejak Nicolas Maduro menjabat sebagai presiden Venezuela pada 2013.
Ketegangan terbaru AS-Venezuela terjadi justru saat Obama memperlihatkan niatnya memperbaiki hubungan dengan Kuba, rival AS di Amerika Latin dan sekutu terdekat Venezuela.
Presiden Nicolas Maduro mengecam sanksi, yang dia sebut sebagai upaya menggulingkan pemerintahannya. Pada pidato selama dua jam, Maduro mengatakan akan mencari cara menghadapi ancaman imperialis itu.
Dia kemudian menunjuk pejabat yang dijatuhi sanksi oleh AS, untuk menjadi menteri dalam negeri yang baru. Gedung Putih mengatakan sanksi AS menyasar orang-orang yang melanggar HAM.
"Pejabat-pejabat Venezuela di masa lalu dan sekarang yang melanggar HAM rakyat Venezuela tidak akan diterima di sini, dan kami sekarang memiliki alat untuk memblokir aset-aset mereka," kata juru bicara Gedung Putih Josh Earnest.
Tapi Josh tidak menjelaskan, mengapa pejabat-pejabat AS yang diduga melakukan pelanggaran HAM berat dalam kasus penyiksaan tahanan oleh CIA, tidak ikut dijatuhi sanksi. (VivaNews)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar