"Pemungutan suara mengenai kemerdekaan Krimea ilegal dan bertentangan dengan konstitusi Ukraina dan hukum internasional," kata Kementerian Luar Negeri dalam satu pernyataan.
Pernyataan itu menambahkan bahwa "satu-satunya suara yang sah adalah pada 25 Mei mendatang yang akan menjadi pemilihan presiden Ukraina yang baru".
Paris mencatat pada pernyataan sebelumnya yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius yang mengatakan bahwa "Prancis berkomitmen untuk menghormati integritas teritorial Ukraina dan pelestarian kedaulatannya".
Menteri Prancis menjelaskan bahwa "Prancis berhadapan dengan Rusia atas krisis, menurut dua prinsip satu adalah ketegasan dan lainnya adalah dialog," dan menekankan bahwa Prancis membuat semua usaha yang mungkin untuk mencapai solusi damai diplomatis dan mengakhiri eskalasi.
Sebelumnya, anggota parlemen di Krimea memilih untuk merdeka dari Ukraina menjelang referendum akhir pekan ini bagi daerah itu untuk menjadi bagian dari Rusia.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyetujui "deklarasi kemerdekaan republik otonom Krimea dan kota Sevastopol" dengan 78 dari 81 anggota parlemen suara yang hadir mendukung.
Juga sebelumnya, Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius mengisyaratkan sanksi-sanksi baru yang mungkin dikenakan pada Rusia pekan ini jika gagal untuk menanggapi usulan-usulan Barat untuk menenangkan berkaitan dengan krisis Ukraina.
Fabius mengatakan bahwa "sanksi-sanksi akan mencakup pembekuan aset dan properti dari beberapa tokoh Rusia dan Ukraina serta sanksi-sanksi yang akan mempengaruhi mobilitas dan visa". (Jurnas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar