Presiden Prancis Francois Hollande terhitung lebih lambat panas dibanding Australia dalam membela warganya yang terancam hukuman mati pekan ini. Baru pada Sabtu (25/4), dia menyuarakan ancaman pada pemerintah Indonesia agar membatalkan eksekusi Serge Atlaoui (50 tahun) yang diduga pengusaha pabrik narkoba.
"Kami akan memanggil duta besar kami," ujarnya seperti dikutip dari International Business Time.
Lebih dari itu, Hollande juga ingin menghubungi pemimpin Australia maupun Brasil. Dua negara itu juga warganya akan dieksekusi oleh kejaksaan agung di Lapas Nusakambangan.
Bila tidak meleset, eksekusi mati 10 WNA akan digelar pada Selasa (28/4) dini hari.
"Kami akan mengambil tindakan bersama negara-negara terkait, Australia dan Brasil, untuk memastikan tak ada eksekusi," kata Hollande.
Amnesti Internasional (AI), Selasa, 21 April 2015, menuding pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama, memberikan amnesti de facto bagi mereka yang terlibat program penyiksaan CIA.
Dikutip Reuters, organisasi HAM itu mengatakan, sejak dirilisnya laporan Senat AS pada Desember 2015, mengenai kekerasan yang disebut CIA sebagai "tehnik interogasi yang ditingkatkan", pemerintahan Obama tidak berbuat apa pun.
Peneliti AI, Naureen Shah, mengatakan pemerintahan Obama secara efektif memberikan kekebalan dari penuntutan, dengan tidak melakukan investigasi menyeluruh, atas kasus yang terungkap melalui lima tahun penyelidikan.
Laporan Komite Intelijen Senat AS mengungkap, CIA menggunakan penyiksaan dalam menginterogasi para tersangka teroris, yang ditangkap dengan tuduhan keterlibatan dalam serangan 11 September 2001.
Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, mengucapkan terima kasih kepada Indonesia atas semua dukungan yang diberikan untuk mendorong perjuangan kemerdekaan Rakyat Palestina.
Dukungan nyata Indonesia direalisasikan dengan memasukkan satu dari dokumen di Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun ini mengenai Palestina.
Demikian ungkap al-Maliki di Gedung Jakarta Convention Centre, Jakarta Selatan, Selasa 21 April 2015. Dalam peringatan 60 tahun KAA tahun ini, Indonesia meminta dukungan kepada Afrika Selatan untuk menjadi ketua bersama KTT Menteri.
"Terima kasih pada Indonesia yang memberikan kami dukungan besar. Terima kasih kepada Afrika Selatan dan Indonesia untuk membuat Palestina sebagai salah satu subjek dalam pertemuan ini," kata al-Maliki.
Pertemuan dan Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) 2015 diyakini berpeluang mengulangi keberhasilan meruntuhkan Politik Apartheid di Afrika Selatan, namun kali ini dalam bentuk Deklarasi Bersama Dukungan Kemerdekaan Palestina, demikian Pakar Hubungan Internasional Makarim Wibisono.
"Kuncinya ada pada solidaritas kolektif dan dukungan politik yang kuat secara bulat," kata Makarim yang juga merupakan Pelapor Khusus untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Palestina saat dihubungi dari Jakarta, Senin.
Makarim menilai ada perbedaan besar yang dapat dilihat dari reaksi dan sikap perjuangan negara-negara Asia-Afrika kala menghadapi persoalan Politik Apartheid di Afsel dengan persoalan kemerdekaan Palestina saat ini.
"Persoalan Palestina menjadi berlarut-larut karena di satu pihak negara-negara Asia-Afrika tidak bulat bersikap mendukung hak bangsa Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri.
Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti Fahmi Habsyi mengingatkan bahwa perhelatan Konferendsi Asia Afrika (KAA) tidak sekedar kegiatan seremoni tapi juga harus mampu mendorong kemerdekaan bagi Palestina.
"Jokowi-JK harus bisa mengambil peran internasional sekaligus mewujudkan janji kampanye pilpres dan semangat Nawacita untuk mendukung kemerdekaan Palestina bahkan berjanji membuka kedubes Indonesia di Palestina mengikuti puluhan negara yang telah membuka di sana," katanya di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan dukungan kita terhadap kemerdekaan Palestina bukan karena Palestina itu umat Islam tapi mengikuti garis Soekarno menentang segala bentuk penjajahan oleh negara manapun. Jokowi layak disebut "Little Soekarno" jika KAA saat ini menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina tanpa syarat.
Kedutaan Besar RI (KBRI) di Sanaa, Yaman, terkena bom yang mengakibatkan dua orang staf KBRI luka ringan, demikian keterangan Kepala Sub Direktorat Repatriasi dan Bantuan Sosial Kementerian Luar Negeri RI Aji Surya, Senin.
"Bom itu mengakibatkan dua korban luka ringan, sementara beberapa staff KBRI lainnya menyelamatkan diri di kediaman Duta Besar RI di Sanaa," ujarnya.
Ia menambahkan. bom tersebut menghancurkan 90 persen dari Gedung KBRI.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam moderat sehingga tidak akan memberikan kompromi dalam bentuk apapun bagi paham radikalisme dan ekstrimisme.
"Sebagai negara Islam moderat Indonesia tidak ada kompromi dengan radikalisme dan ekstrimisme," kata Presiden Jokowi dalam wawancara khususnya dengan Kantor Berita Antara di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Presiden mengemukakan, di mana pun titik-titik yang dianggap rawan menjadi embrio bagi berkembangnya paham radikalisme, maka harus dilakukan pendekatan dari berbagai sisi, terutama dari sisi keamanan untuk mengantisipasi menjalar di lingkungan masyarakat hingga dikhawatirkan semakin laten dan berbahaya.
