Keanggotaan Indonesia ini menjadi bahasan yang diutarakan dalam setiap pertemuan bilateral menlu, di sela-sela kegiatan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal itu juga yang akan menjadi bahasan Menlu Retno saat akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Jerman Frank Walter Steinmeier dan Menlu Inggris Phillip Hammond.
Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan pada Senin 28 September 2015 waktu New York, atau Selasa, 29 September 2015 waktu Indonesia.
"Pada dasarnya ada dua bahasan yang selalu diutarakan oleh Indonesia, selama pertemuan bilateral dengan menteri luar negeri negara lain," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir, di Gedung Perwakilan Tetap RI untuk PBB di New York, Minggu (27/9/2015) waktu Amerika Serikat.
"Pertama Indonesia selalu mencari dukungan untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB," lanjutnya.
Bukan hanya keanggotaan tidak tetap DK PBB, Menlu Retno juga akan membahas mengenai bebas visa Schengen di beberapa negara Eropa. Pembahasan ini dilakukan dengan Uni Eropa dan Jerman.
Menarik melihat giatnya Indonesia dalam mencari dukungan sebagai anggota DK PBB untuk periode 2019-2020. Menurut Arrmanatha ada beberapa hal yang bisa menjadi keunggulan bagi Indonesia.
Salah satu yang menjadi poin penting adalah aktifnya Indonesia dalam komunitas internasional. Salah satunya adalah menjadi anggota Dewan HAM PBB.
"Kita selalu mengedepankan, dalam menyelesaikan suatu masalah kita mendorong diplomasi. Kita sangat dikenal, bahwa pendekatan Indonesia tidak menggunakan kekuataan," ucap pria yang akrab disapa Tata ini.
"Namun Inggris sebagai anggota tetap DK PBB, mereka tidak akan bisa secara eksplisit untuk menyatakan mendukung atau tidak dalam hal dukungan keanggotaan Indonesia di anggota tidak tetap PBB," sebutnya.
Adapun saingan Indonesia dalam grup yang mengajukan keanggotaan di DK PBB adalah Maladewa. Tetapi Indonesia masih memiliki nilai unggul, meskipun tidak mudah.
"Ada kecenderungan di PBB melihat sudah berapa (jadi anggota tidak tetap DK PBB), kontribusinya untuk operasi pasukan perdamaian," imbuhnya.
Mengenai reformasi di DK PBB, Arrmanatha menyebutkan, "Masih menjajaki sikap-sikap dari negara lain".
Selain keanggotaan di DK PBB, salah satu isu lain yang akan dibahas adalah masalah pengungsi Suriah. Menurutnya hal-hal mengenai pengungsi akan menjadi bahasan selama pertemuan bilateral Menlu dan juga negara-negara yang menampung para pengungsi dari Suriah. (MetroNews)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar