"Ketegangan itu hanya terjadi di level politik dan retoris. Sehingga, isu tersebut kerap digunakan oleh para politisi," kata anggota senat yang mewakili negara bagian Queensland itu.
Namun, dia melanjutkan, apa yang tetap bisa mempertahankan hubungan kedua negara melalui ketegangan tersebut, yakni Australia telah memiliki landasan yang kuat dengan ASEAN. Sehingga hubungan kedua negara tetap baik dan kuat.
Bukti, kata Mason, Presiden SBY dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa tetap mendukung program pendidikan bernama New Colombo Plan, kendati banyak komentar politis dan pemberitaan yang mewarnai televisi di Australia dan RI soal isu penyadapan itu.
"Fokus kami bukan kepada ketegangan yang saat ini tengah terjadi di antara kedua negara, tetapi landasan jangka panjang yang telah dimiliki. Landasan itulah yang kini tengah diuji," imbuh dia.
Ditanya soal harapan pemimpin Australia soal pemilu yang akan digelar pada Mei dan Juli 2014 nanti, Mason menyebut siapa pun yang nantinya akan memimpin hubungan kedua negara akan tetap kuat dan luas.
"Jadi, saya merasa yakin hubungan kedua negara akan segera kembali membaik," tutur dia.
Sebelumnya, pernyataan serupa juga telah disampaikan Sekretaris Jenderal ASEAN, Le Luong Minh yang ditemui media di Universitas Nasional Australia. Le menyebut hubungan ASEAN-Australia telah berlangsung 40 tahun. Dia berharap hubungan RI dengan Australia bisa kembali harmonis seperti dulu.
"Indonesia pun juga mendukung kemitraan antara ASEAN dengan Australia. Diharapkan permasalahan bilateral yang terjadi di antara kedua negara bisa diselesaikan," kata
Hubungan bilateral Australia dan RI mengalami konflik ketika media Australia pada November 2013, Sydney Morning Herald dan The Guardian, mengungkap aksi Badan Intelijen Negeri Kanguru, DSD, yang menyadap komunikasi ponsel pribadi Presiden SBY, Ibu Ani Yudhoyono dan beberapa pejabat tinggi yang dekat dengan dia.
Hubungan itu kian runyam, ketika di hadapan Parlemen Perdana Menteri Tony Abbott menolak meminta maaf soal aksi penyadapan tersebut. Dia berdalih hal itu dilakukan demi melindungi Australia dan semua pemerintahan di semua negara juga melakukan pengumpulan informasi intelijen.
Ketegangan semakin bertambah, ketika Abbott menerapkan kebijakan menggiring perahu pencari suaka ke perairan RI setelah sebelumnya mereka mencoba untuk menyebrang ke Negeri Kanguru. (VivaNews)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar