Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada Kamis bergabung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyerukan solusi politik mendesak guna mengakhiri krisis mematikan di Ukraina.
"Kanselir dan presiden telah mencapai kesepakatan untuk menyerukan solusi politik terhadap krisis di Ukraina secepat mungkin dan untuk mengakhiri pertumpahan darah," kata pemerintah Jerman dalam satu pernyataan yang dikeluarkan setelah pembicaraan melalui telepon antara para pemimpin Barat dan Putin, yang telah berselisih atas masa depan Ukraina.
Merkel menelepon kedua presiden dan selama percakapan menjelaskan kepada mereka hasil pembicaraan tiga utusan Uni Eropa - para menteri luar negeri Jerman, Prancis dan Polandia - dengan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych dan para pemimpin oposisi.
Yanukovych menunjukkan kepada para menteri Uni Eropa bahwa ia akan bersedia untuk mengadakan pemilihan dini.
Menlu Polandia Radoslaw Sikorski mengatakan di Twitter bahwa beberapa kemajuan sedang dibuat dalam perundingan-perundingan di Kiev "tetapi perbedaan penting tetap ada".
Gedung Putih mengeluarkan pernyataan yang mengatakan Obama dan Merkel "sepakat bahwa sangat penting bagi Amerika Serikat, Jerman dan Uni Eropa untuk terus tetap berhubungan dekat dalam beberapa hari ke depan mengenai langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk mendukung mengakhiri kekerasan, dan solusi politik yang menjadi kepentingan terbaik bagi rakyat Ukraina".
Sementara Putin mengirimkan mediator ke Ukraina atas permintaan Yanukovych setelah sebelumnya Uni Eropa pada Kamis mencapai kesepakatan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan mematikan di Ukraina.
Uni Eropa (UE) juga memperingatkan bahwa pihaknya akan meningkatkan tekanan jika kondisi di Ukraina memburuk.
Di saat Ukraina sedang mengalami hari paling berdarah sejak masa-masa Soviet, para menteri luar negeri Uni Eropa yang menggelar sidang darurat di Brussel menyepakati tindakan-tindakan yang akan diterapkan terhadap Kiev, termasuk larangan memberikan visa, pembekuan aset serta penghentian ekspor peralatan antihuru-hara seperti meriam air, baju antipeluru dan helm.
Kendati UE tidak menyebut nama, para pejabat mengatakan mereka yang menjadi target sanksi bisa termasuk para menteri, namun tidak Presiden Viktor Yanukovich, setidaknya untuk saat ini.
Para pemimpin unjukrasa yang diketahui bertanggung jawab melancarkan kekerasan juga bisa dimasukkan dalam daftar orang-orang yang terkena sanksi.
Pada saat yang sama, UE yang beranggotakan 26 negara itu berupaya menengahi upaya pencapaian penyelesaian damai bagi konflik yang telah menewaskan lusinan orang, termasuk setidaknya 39 orang pada Kamis itu. (Antara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar