China Akan Dirikan Sekolah di Pulau Sengketa

Pemerintah China berencana membangun sekolah di pulau sengketa di Laut China Selatan. Diperkirakan, rencana pembangunan ini akan memperkeruh ketegangan antara China dengan Vietnam.

Tentara Vietnam berjaga di perariran Spratly, Laut China Selatan. Rencana pembangunan seklah di Spratly akan memperkeruh ketegangan.

Diberitakan BBC, Minggu 15 Juni 2014, China akan membangun sekolah di pulau Paracel bagi sekitar 40 anak yang tinggal di wilayah terpencil itu. Orangtua anak-anak tersebut bekerja sebagai tentara atau pekerja konstruksi di pulau tersebut.

Menurut kantor berita Xinhua Sabtu kemarin, proses pembangunan sekolah akan menelan biaya senilai 36 juta Yuan atau setara Rp68 miliar. Pembangunannya sendiri akan memakan waktu selama 1,5 tahun.

China yang menyebut pulau tersebut dengan nama Yongxing telah melakukan pembangunan infrastruktur di sana sejak tahun 2012 silam. Beberapa bangunan seperti sebuah rumah sakit, perpustakaan dan bandara telah tersedia di pulau itu. Bahkan, mereka memiliki menara untuk menjangkau komunikasi telepon seluler.

Menurut laporan koresponden BBC, Michael Bristow, dengan adanya pembangunan fisik itu, China seolah-olah ingin menegaskan klaim teritorial di pulau tersebut. Negara lain seperti Vietnam, mungkin dapat mengajukan klaim serupa, tetapi akan sulit sebab kehadiran China di sana sudah lama.

Pada awal bulan ini, PBB mengatakan bersedia menjadi mediator bagi konflik wilayah antara China dan Vietnam. Sebelumnya, di antara kedua negara terjadi konflik diplomatik yang dipicu aksi pemindahan pengeboran minyak yang dilakukan China ke dekat Pulau Paracel.

Vietnam merasa turut memiliki hak atas pulau itu. Kesal, ratusan warga mereka lantas menggelar unjuk rasa yang berakhir ricuh. Beberapa pabrik milik investor asing, terutama Taiwan, rusak. Akibat peristiwa ini, China mengevakuasi ribuan warganya dari Vietnam.

Filipina, yang juga memiliki konflik sengketa wilayah dengan China di Laut China Selatan sedang dalam proses memperkarakan negeri tirai bambu ke pengadilan tingkat tinggi PBB. Negara pimpinan Presiden Benigno Aquino itu turut meneken kesepakatan keamanan baru dengan Amerika Serikat yang memungkinkan Negeri Paman Sam menambah jumlah pasukan di kawasan Filipina. (VivaNews)