Militer Filipina mengimbau agar tidak ada pembayaran uang tebusan bagi warga negara asing yang disandera kelompok Abu Sayyaf maupun militan lain di wilayahnya. Hal ini demi menghentikan 'industri' penculikan yang muncul di perairan negara tersebut.
"Angkatan Bersenjata terus mendorong semua pihak untuk menjalankan kebijakan pemerintah soal no ransom policy," tegas juru bicara militer Filipina, Brigadir Jenderal Restituto Padilla kepada wartawan, seperti dilansir Reuters, Rabu (20/4/2016).
Pernyataan Padilla itu menanggapi laporan media yang mengutip pernyataan menteri Indonesia bahwa uang tebusan untuk 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera Abu Sayyaf akan dibayarkan dengan uang dari perusahaan.
Dalam pernyataannya, Padilla menegaskan otoritas Filipina tidak ingin pembayaran tebusan justru menambah subur praktik penculikan di wilayah perairannya. Otoritas Filipina berupaya keras untuk memutus aliran dana yang berpotensi memperkuat kelompok pemberontak dan militan semacam itu.
"Menghalangi berkembangnya 'industri' (penculikan) semacam ini," sebut Padilla soal dasar no ransom policy.
Dalam pernyataan sebelumnya, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan keputusan pembayaran uang tebusan ini diambil oleh perusahaan. Saat ini, lanjut Luhut, proses pembayaran sedang berjalan. Kelompok Abu Sayyaf sebelumnya meminta tebusan 50 juta peso atau Rp 15 miliar.
Otoritas Filipina selama ini jarang membahas dan mempublikasikan pembayaran tebusan. Ditambahkan Padilla, operasi militer untuk menyelamatkan para sandera masih terus dilakukan.
"Keselamatan para korban penculikan menjadi perhatian utama kami," jamin Padilla.
Selain 10 WNI, masih ada 4 WNI lain serta 4 warga Malaysia yang diculik kelompok bersenjata di perairan yang sama dengan lokasi penculikan 10 WNI. Sementara itu, informasi lain menyebut masih ada lima warga negara asing lainnya, termasuk 2 warga Kanada yang juga disandera di pulau terpencil Jolo, yang dikenal sebagai markas kuat kelompok Abu Sayyaf. (Detik)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar