Pemerintah Republik Indonesia dan Turki bekerja sama dalam mengatasi radikalisasi agama terutama terkait dengan fenomena sejumlah orang yang bergabung dengan gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
"Pertemuan dengan Turki membicarakan tentang bagaimana kita secara bersama-sama dalam menghadapi radikalisasi," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada wartawan di Tokyo, Jepang, Minggu.
Wapres mengikuti Konferensi PBB ke-3 tentang Pengurangan Risiko Bencana di Sendai, Jepang, Sabtu (14/3). Di sini, dia menemui sejumlah pejabat tinggi negara lain seperti Turki.
Wapres mengemukakan, hal yang dibahas adalah kerja sama keamanan hingga tukar menukar informasi, termasuk dalam membantu gelombang pengungsi akibat serangan ISIS.
"Radikalisme harus dapat kita atasi bersama-sama," katanya seraya menambahkan kini diperkirakan sekitar 500 WNI pergi ke wilayah yang dikuasai ISIS.
Jusuf Kalla mengingatkan, potensi bahaya yang dapat terjadi antara lain bila orang-orang yang telah diradikalisasi kembali lagi ke negaranya, seperti ke Indonesia.
Untuk itu, pemerintah juga telah sepakat membentuk pusat pemikiran Islam moderat sebagai upaya menanggulangi pemikiran radikal.
Wapres juga mengatakan bakal ada pertemuan lanjutan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan pemerintah RI akan mengirim tim keamanan gabungan untuk menginvestigasi lebih dalam motif 16 WNI yang ditangkap Turki di wilayah perbatasan Turki-Suriah.
"Pemerintah akan kirim tim keamanan ke Turki untuk menginvestigasi lebih dalam tujuan mereka dan meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pihak keamanan Turki," kata Arrmanatha di Jakarta, kemarin.
Tim investigasi yang terdiri atas unsur Kementerian Luar Negeri, Badan Intelejen Nasional (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Polri. (Antara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar