Badan militer Korea Utara mengatakan malapetaka akan menghancurkan pendukung resolusi terbaru PBB mengenai catatan hak asasi manusianya, sementara media melaporkan pemimpin Kim Jong-Un memimpin pelatihan militer lagi.
Diketahahui, resolusi meminta Dewan Keamanan PBB mengajukan pemimpin Korut ke Pengadilan Pidana Internasional (ICC) bagi kemungkinan tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan disetujui pemungutan suara 111 setuju dan 19 menentang dengan 55 abstain dalam sidang komite hak asasi manusia Majelis Umum pada pekan lalu.
Resolusi itu diajukan Jepang dan Uni Eropa dan didukung sekitar 60 negara. Tim penyelidik PBB pada Februari berkesimpulan bahwa Korut melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Korut sejak itu berulang-ulang menuduh rancangan resolusi itu sebagai satu "penipuan" politik dan memperingatkan bahwa pihaknya didorong untuk melakukan satu uji coba nuklir baru.
Komisi Pertahanan Nasional (NDC) yang dipimpin Kim mengatakan rancangan resolusi itu merupakan satu "pernyataan perang" dan membicarakan masalah itu dengan pemimpin Korut, Kim Jong-Un.
Martabat pemimpinnya tidak dapat ditukarkan dengan apa pun, kata NDC dalam satu pernyataan, dan menambahkan Jepang serta Korea Selatan dan Amerika Serikat adalah sponsor-sponsor rancangan resolusi itu nenjadi target utama adalah Pyongyang.
"AS dan para pendukungnya akan memikul tanggung jawab seluruhnya atas konsekuensi malapetaka yang tidak terbayangkan akibat keributan mengenai 'hak asasi manusia terhadap Korut'," katanya. (JN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar