Laut China Selatan Memanas, RI Diminta Waspada

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan, Indonesia tak terlibat dalam sengketa Laut China Selatan. Tetapi, Indonesia tetap patut waspada. Karena, peningkatan ketegangan di kawasan itu dapat merembet atau berimbas juga ke dalam negeri.

Ia mengingatkan, Indonesia sangat memerlukan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang memadai meski hanya untuk kewaspadaan. Menurut dia, hal yang cukup mendesak sekarang adalah kebutuhan tentang pangkalan yang memadai untuk TNI Angkatan Udara maupun TNI Angkatan Laut.

"Kita perlu landasan baru. Penting. Landasan yang ada perlu diperbaiki. Pesawat Hercules bisa landas. Kalau pesawat tempur tidak bisa. Lampu pengendali, hanggar, tempat kapal besar bersandar," kata Ryamizard dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 21 September 2015.

Dia menjelaskan, Indonesia memang tak terlibat dalam perebutan kawasan itu. Tetapi Indonesia berkewajiban menjaga stabilitas kawasan dan sebisa mungkin bersikap tak berpihak pada salah satu negara yang bersengketa.

"Di situ lagi panas, masa kita diam-diam saja. Yang ada masalah klaim itu. Tapi, ya, kita paling netral. Kalau berblok-blok itu bisa perang," ujarnya menambahkan.

Peningkatan ketegangan

DPR sengaja mengundang Menteri Ryamizard membahas situasi termutakhir seputar sengketa Laut China Selatan, menyusul peningkatan ketegangan politik dan keamanan di kawasan itu.

“Ini (isu Laut China Selatan) tentu perlu pembacaan secara politik, secara geopolitik, termasuk bagaimana kita meresponsnya dari sisi kebijakan pertahanan,” kata Ketua Komisi I, Mahfudz Siddiq, saat memimpin rapat.

Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan, kata Mahfudz, ingin mendengarkan penjelasan Menteri Ryamizard mengenai kebijakan kerja sama pertahanan dengan negara-negara sahabat. Lagi pula, sejak awal Komisi I telah menyampaikan pandangan politik tentang perlunya penguatan kerja sama pertahanan dengan negara-negara sahabat yang strategis.

“Kita (Komisi I DPR) ingin dengar kebijakan kerja sama pertahanan, termasuk dalam konteks pengadaan alutsista (alat utama sistem persenjataan) dilakukan modernisasi sumber-sumber negara penyedia,” ujarnya.

Reklamasi

Ketegangan akibat sengketa Laut China Selatan belum mereda. Pemerintah China kembali menegaskan hak mereka untuk melakukan reklamasi di kawasan sengketa itu. Menteri Luar Negeri China Wang Yi, mengatakan, proyek pembangunan penting diteruskan, meski sebelumnya menyatakan bahwa Beijing sudah menghentikan reklamasi.

"Proyek-proyek penting ini kami kerjakan di pulau-pulau kami sendiri di Laut China Selatan. Kami tidak menjadikan satu pun negara lain sebagai target," kata Wang Yi pada 16 September 2015.

"Semuanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan tentara yang ditugaskan di sana dan sebagai perwujudan tanggung jawab sebagai negara terbesar di kawasan ini," ujarnya menambahkan.

Foto-foto satelit yang diambil belum lama ini menunjukkan pekerja konstruksi membangun landasan terbang ketiga di Pulau Karang Fiery Cross Reef. Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah China membangun landasan terbang dan fasilitas komunikasi di beberapa pulau di Laut China Selatan yang diyakini akan dipakai militer China. (VivaNews)