Jumat, 23 Mei 2014

Militer Akhirnya Mengkudeta Pemerintahan Thailand


Panglima Militer Thailand Jenderal Prayut Chan O Cha merebut kekuasaan dalam kudeta militer pada Kamis ini dengan dalih kekerasan terus merebak di Bangkok dan banyak negara bagian kehilangan nyawa warga tak berdosa dan harta benda.

Militer Akhirnya Mengkudeta Pemerintahan Thailand
Prayuth Chan-ocha

"Semua warga Thailand harus tetap tenang dan pejabat pemerintah harus bekerja seperti biasa," katanya dalam pengumuman singkat sekitar pukul 17:00 waktu setempat dengan diapit oleh empat perwira utamanya.

Rumor kudeta sebenarnya telah mencengkeram Thailand sejak Selasa lalu ketika Prayut menyatakan darurat militer. Waktu itu ia berdalih telah bertindak untuk mencegah ketegangan politik yang mematikan di luar kendali.


Pengumuman itu muncul setelah kubu yang berlawanan dan aktor politik top lainnya telah berkumpul untuk hari kedua pembicaraan perdamaian di fasilitas militer yang dijaga ketat di ibukota Bangkok. Hal itu tidak segera jelas apa yang terjadi selama negosiasi tertutup.

Prayut pun telah memerintahkan peserta untuk menjembatani perbedaan mereka demi kebaikan bangsa dengan mengatakan ia tidak akan membiarkan Thailand menjadi seperti Ukraina atau Mesir.

"Saya sangat prihatin dengan situasi dan tidak bisa membiarkannya tanpa solusi," kata Prayut dalam pidato pembukaan untuk pembicaraan politik Kamis ini.

"Apa yang saya lakukan dalam kapasitas keamanan saya. Jika saya membuat marah siapapun, saya minta maaf. Tapi itu perlu."

Pernyataan deklarasi hukum Prayut ini sebenarnya telah mengindikasikan awal dari sebuah kudeta militer oleh tentara yang memang telah melakukan intervensi berulang kali dalam politik sepanjang sejarah.

Sebelum Kamis, perkembangan demokrasi Thailand telah berulang kali diatasi oleh 18 kudeta atau percobaan  lainnyasejak 1932.

Darurat militer telah diberikan untuk melarang pertemuan publik, membatasi gerakan dan menahan orang.

Prayut tidak memberikan indikasi berapa lama militer akan memegang kekuasaan, tetapi ia terpaksa mengambil alih untuk memulai reformasi politik. (JN)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar