Para pemimpin Palestina yang bersaing dari Tepi Barat dan Jalur Gaza telah memutuskan untuk membentuk sebuah pemerintahan persatuan nasional dalam "lima minggu mendatang", kata para pejabat Rabu.
Persetujuan tersebut, antara anggota Organisasi Pembebasan Palestina dan Hamas, dicapai setelah pembicaraan di Gaza City yang dimulai Selasa malam, kata seorang anggota PLO yang tidak mau disebutkan namanya kepada AFP.
"Juga terdapat kemajuan menyangkut penyelenggaraan pemilu mendatang dan komposisi PLO," kata pejabat Palestina itu tanpa memberitahukan detailnya.
Pembicaraan, yang berlangsung tertutup, diperkirakan akan berlanjut sepanjang Rabu.
Ini bukan kali pertama bahwa sebuah pemerintahan nasional bersatu diumumkan oleh faksi-faksi yang bersaing, dan dalam beberapa kesempatan sebelumnya usaha untuk membentuk suatu pemerintahan telah gagal.
Fatah, komponen utama PLO, dan Hamas menandatangani kesepakatan rekonsiliasi di Kairo pada 2011 yang dimaksudkan untuk mengakhiri perpecahan politik antara Gaza dan Tepi Barat yang diperintah Otoritas Palestina.
Namun batas waktu datang dan pergi tanpa kemajuan apapun menyangkut penerapan ketetapan kesepakatan tersebut.
Azzam al-Ahmad, figur senior partai Fatah Mahmud Abbas, memimpin sebuah tim yang disambut Perdana Menteri Ismail Haniya dan deputi pemimpin gerakan itu Mussa Abu Marzuq.
Haniya pada Selasa sebelumnya telah menyerukan pengeratan rekonsiliasi Palestina "untuk membentuk pemerintahan tunggal, sistem politik tunggal dan program nasional tunggal".
Ahmad mengatakan: "Saya senang bahwa waktunya telah tiba untuk mengakhiri perpecahan."
Pengumuman terakhir tentang kesepakatan muncul ketika pembicaraan damai yang diperantarai Amerika Serikat dengan Israel goyah di ambang kegagalan.
Para pemimpin Palestina tersebut bertemu hanya seminggu sebelum berakhirnya target sembilan bulan yang pada awalnya ditetapkan bagi kesepakatan Israel-Palestina.
Hamas menentang total perundingan Palestina dengan Israel.
Ancaman Terhadap PA
Pada saat bersamaan, Palestina mengangkat dan kemudian mengecilkan ancaman pembubaran Otoritas Palestina (PA), yang merupakan mitra berunding Israel, jika pembicaraan damai mereka tetap buntu.
"Tak seorang Palestina pun berbicara tentang inisiatif pembubaran Otoritas Palestina," kata kepala perunding Saeb Erakat Selasa.
"Namun tindakan Israel telah menganulir semua aspek legal, politik, keamanan, ekonomi dan operasional prerogatif Otoritas Palestina."
PA dibentuk berdasarkan persetujuan Oslo 1993 dan mendapatkan pengakuan internasional luas tetapi sepenuhnya bergantung pada bantuan asing bagi pemerintahannya atas wilayah otonom Tepi Barat.
Para perunding Palestina telah memperingatkan bahwa mereka akan menyerahkan tanggungjawab bagi pengaturan wilayah yang diduduki kembali kepada Israel, kata seorang pejabat senior Palestina Minggu.
Dia mengatakan Palestina telah menyampaikan kepada utusan perdamaian AS Martin Indyk bahwa jika Israel tidak melepas para tahanan Palestina seperti yang disepakati dan membekukan pembangunan pemukiman maka mereka akan membubarkan Otoritas.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Jennifer Psaki mengecam ancaman tersebut sebagai "ekstrim" dan memperingatkan bahwa langkah apapun seperti itu akan mempengaruhi bantuan Amerika kepada Palestina.
Di pihak Israel, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menuduh PA membahayakan proses perdamaian.
"Otoritas Palestina, yang kemarin membicarakan pembubarannya, hari ini berbicara tentang persatuan dengan Hamas," yang dengan gigih menentang pembicaraan damai apapun dengan Israel, kata Netanyahu.
"Mereka perlu memutuskan... Apakah mereka ingin membubarkan diri mereka sendiri atau bersatu dengan Hamas? Kapan mereka ingin berdamai (dengan Israel), mereka harus memberitahu kami."
Pihak-pihak Palestina yang bersaing di Yerusalem Selasa juga bertemu Indyk dalam upaya baru untuk menyelamatkan perundingan.
Selagi pertemuan berlangsung, Abbas mengatakan kepada para wartawan Israel dia mau memperpanjang perundingan melampaui 29 April jika Israel membebaskan sekelompok tahanan yang sebelumnya ditetapkan untuk dilepaskan, membekukan pembangunan pemukiman dan setuju untuk mendiskusikan perbatasan bagi sebuah negara Palestina.
Israel dan PA telah mengambil serangkaian langkah bermusuhan sejak negara Yahudi itu menolak bulan lalu untuk melepaskan kelompok keempat dan terakhir tahanan Palestina seturut kesepakatan sebelumnya.
Namun seorang pejabat senior pemerintah Israel menolak syarat Abbas.
"Dia yang membuat syarat seperti itu tidak menginginkan perdamaian," kata pejabat yang meminta tidak disebutkan identitasnya kepada AFP. (Antara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar