Kepulauan Senkaku yang diperebutkan menyulut lagi konflik antara dua negara yang mengklaim daratan tak berpenghuni tersebut.
Empat kapal Penjaga Pantai China mendekati jarak teritorial 12 mil kepulauan di Laut China Timur tersebut – tidak lama sebelum sebuah pesawat militer China melintasi ruang angkasa internasional antara Okinawa dan kepulauan itu – pada bulan Juli. Jepang segera mengerahkan sejumlah pesawat jet tempur.
“Aksi tersebut tidak biasa dan belum pernah terlihat. Kami akan tetap memantau dengan penuh perhatian," kata Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. "Saya ingin berbagi pemahaman bahwa kita harus mematuhi aturan hukum, bukan aturan berdasarkan kekuatan.”
Para pejabat China tidak memberikan komentar tentang serangan tersebut.
“Selama ini, tindakan provokatif dilancarkan terhadap daratan, laut dan ruang angkasa wilayah Jepang," kata Abe kepada surat kabar Asahi Shimbun. “Dengan seringnya kapal pemerintah China mendekati dan berkeliling di sekitar perairan, situasi keamanan menjadi kian genting. Saya bertekad untuk memimpin dalam melindungi wilayah kita.
“[Kepulauan Senkaku] merupakan bagian integral Jepang dari segi sejarah dan hukum internasional. Kami tidak berniat membuat suatu konsesi.”
Penjaga Pantai Jepang mengatakan bahwa kapal-kapal China tersebut terlihat pada tanggal 6, 13 dan 16 Agustus, di dekat kepulauan yang dipersengketakan dan Penjaga Pantai Jepang memperlihatkan foto-foto kapal yang diambil pada hari-hari tersebut.
Setelah serangan terakhir, Junichi Ihara, kepala Biro Kementerian Luar Negeri Jepang untuk Urusan Asia dan Oceania, mengajukan protes kepada seorang diplomat senior di Kedutaan China di Tokyo.
Situasinya "tetap merupakan masalah paling serius bagi Beijing serta Tokyo, dan terus menunjukkan risiko paling serius dari konflik yang tidak diinginkan," kata Jeffrey Hornung, profesor Pusat Asia Pasifik untuk Bidang Keamanan di Honolulu dan analis terkemuka mengenai Kepulauan Senkaku.
“Kapal [dan] pesawat udara dari kedua negara terus terlibat dalam permainan kucing-kucingan di perairan dan angkasa di sekitar kepulauan tersebut," kata Hornung. "Bagi Beijing, ini adalah upaya untuk menantang kontrol pemerintahan Jepang.
“Sebaliknya, Jepang tidak berniat memperuncing situasi. Serbuan yang terus-menerus di perairan dan angkasa Jepang dipandang sebagai upaya Beijing untuk menciptakan status quo baru, memaksa Jepang menanggapinya," kata Hornung.
“Sayangnya, konsekuensi yang muncul adalah kesalahpahaman yang kemungkinan besar terus berlanjut, atau terjadi tabrakan yang tidak disengaja, yang bisa meruncing di luar kendali dan menghadirkan konflik yang tidak diinginkan.”
Secara geografis, Taiwan adalah yang terdekat ke kepulauan tersebut. Pulau Okinawa di Jepang adalah yang terdekat berikutnya, diikuti oleh daratan timur China.
China, Jepang dan Taiwan mengajukan klaim atas kelima pulau dan tiga formasi batu karang yang membentuk Kepulauan Senkaku. China menyebutnya Kepulauan Diaoyutai dan Taiwan merujuknya sebagai Kepulauan Tiaoyutai.
PM Jepang, Abe mengunjungi pulau-pulau yang bertetangga
Abe dan para pejabat tinggi Jepang lainnya telah meningkatkan kesadaran publik dalam beberapa minggu belakangan ini untuk mempertahankan kontrol atas Kepulauan Senkaku.
Abe merupakan perdana menteri pertama yang mengunjungi pulau Ishigaki dan Miyako – yang berdekatan dengan Senkaku – sejak penyerahan kembali Kepulauan Senkaku dan Okinawa di tahun 1972 dari Amerika Serikat kepada Jepang.
Kunjungan Abe "secara jelas merupakan upaya memperjelas kepemilikan Jepang dan momen hubungan masyarakat saat dia mengunjungi Penjaga Pantai Jepang dan SDF [Pasukan Bela Diri] yang ditempatkan di kepulauan itu serta membicarakan tentang kapal-kapal China yang memasuki daerah itu dan mendorong mereka untuk tetap mempertahankan kinerja yang baik," kata Hornung.
“Abe juga mengirimkan pesan yang jelas kepada China, mengatakan bahwa dia tidak akan membuat kompromi apa pun.”
Dengan kemenangan telak pada pemilu 21 Juli, Abe dan Majelis Tinggi yang lebih bersatu, mampu menolak upaya China untuk lebih lanjut mengklaim kepulauan tersebut.
Perjanjian April antara Jepang dan Taiwan, memberikan hak kepada nelayan Taiwan untuk secara sah menangkap ikan di zona 12 mil laut yang dianggap sebagai perairan teritorial Kepulauan Senkaku, merupakan tamparan lainnya terhadap klaim China atas area tersebut.
“Perjanjian tersebut membagi perairan menjadi dua area: Satu area, di mana Taipei dan Tokyo menetapkan kuota penangkapan ikan dan jumlah kapal yang boleh beroperasi, dan area kedua, di mana kapal penangkap ikan dapat beroperasi secara bebas," kata Hornung.
“Meskipun perjanjian tersebut jelas merupakan perkembangan positif, tapi bisa dianggap sebagai upaya diplomatis bagi Tokyo, karena pada dasarnya mencegah Beijing dan Taipei mencapai suatu titik temu yang menyatukan mereka melawan Tokyo," katanya.
China mengebor gas bumi, merencanakan lebih banyak ladang
Sementara kepulauan tersebut tetap tidak berpenghuni dan tidak dikembangkan, laporan yang ada sejak 1969 mengemukakan adanya cadangan minyak dan gas bumi yang berpotensi menguntungkan di daerah itu. Itu adalah salah satu alasan utama, mengapa kepulauan tersebut dianggap sangat berharga.
Laporan muncul ke permukaan pada pertengahan Juli bahwa "perusahaan minyak yang dijalankan pemerintah China tidak hanya mengebor gas di Laut China Timur dekat kepulauan yang dipersengketakan, tetapi berencana mengembangkan secara sepihak, tujuh ladang baru," kata Hornung.
“Hal ini bermasalah karena seperti sengketa atas kepulauan tersebut, kedua negara itu juga tidak sepakat mengenai garis median bahari yang membentang di antara mereka di Laut China Timur," katanya.
China mengkritik Jepang
Para pejabat China secara terbuka mengkritik Jepang tentang apa yang dikenal sebagai "tiga hal terlarang" di kalangan Asia Pasifik, menurut Japan Times.
Jepang tidak mengakui klaim China atas Kepulauan Senkaku, tidak ada pembatalan kendali maupun perjanjian bahwa ada sengketa yurisdiksi dan tidak ada dialog mengenai nasib kepulauan tersebut, kata pejabat China.
Jepang menolak untuk berunding, menyatakan bahwa hal itu tidak perlu. China mengatakan tidak akan berunding dengan Jepang, kecuali Jepang setidaknya bersedia untuk duduk bersama dan mendengarkan kekhawatiran China, dan Jepang menolak untuk melakukannya.
“Adalah wajar bagi kita untuk mempertahankan sikap tegas mengenai masalah yang tidak bisa kita berikan konsesi," kata Suga di awal Juli.
Dokumen Pertahanan tahunan Jepang, diterbitkan tanggal 9 Juli, memperingatkan bahwa China terlibat dalam tindakan yang berbahaya, dan mencoba untuk mengubah segalanya secara paksa.
Dalam tanggapannya, Xinhua, kantor berita resmi China, memperingatkan Jepang bahwa jika hal ini berjalan lebih jauh yang memicu aksi militer atas Kepulauan Senkaku, Jepang akan "bermain dengan api [yang bisa] menggiring rakyat Jepang ke dalam jurang bencana.”
Sumber : APDForum
Tidak ada komentar:
Posting Komentar