Rancangan tersebut menyerukan sebuah kesepakatan damai dengan Israel yang hendak dicapai dalam tempo 1 tahun dan mengakhiri pendudukannya terhadap wilayah Palestina selambatnya akhir 2017.
Hal itu diungkapkan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), John Kerry, Senin (29/12). Abbas menekankan dia akan mengusahakan langkahnya tersebut kendati Israel dan AS bakal sangat menetang. Untungnya, langkah pemerintah Palestina itu mendapat dukungan dari sejumlah negara-negara Eropa.
“Hari ini, kelompok negara-negara Arab akan melakukan pertemuan di New York dan kami akan memasukkan rancangan resolusi yang asli ke Dewan Keamanan PBB. Kami berharap mereka bisa melakukan pemungutan suara untuk memutuskan hal ini besok atau lusa,” kata pejabat senior Palestina, Saeb Erekat, Senin (29/12), seperti dikutip kantor berita Palestina WAFA.
Secara resmi, dalam rancangan resolusi tersebut pemerintah Palestina menyerukan agar dilakukan sejumlah negosiasi terkait sengketa wilayahnya dengan Israel yang sudah sangat berlarut-larut. Palestina ingin batas teritorialnya dengan Israel diukur berdasarkan kondisi sebelum Israel mencaplok wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza dalam perang Timur Tengah yang meletup pada 1967.
“Rancangan resolusi ini meminta supaya digelar sejumlah negosiasi untuk benar-benar menyelesaikan masalah yang timbul dalam tempo 1 tahun. Pendudukan Israel terhadap wilayah Palestina, yang dilakukan sejak 1967, harus dihentikan dan batas waktunya sampai akhir 2017,” kata Palestine Liberation Organisation.
Rancangan resolusi tersebut juga menegaskan Palestina dan Israel sebagai dua negara yang berdaulat, demokratis, dan saling mengamankan kedaulatan negara masing-masing, bukan saling merecoki.
Konflik Israel-Palestina diperparah ketika pada 2005 silam, Israel menempatkan pasukan militer dan mendirikan wilayah pemukiman di Jalur Gaza, sebuah wilayah Timur perbatasan kedua negara. Palestina berkeras sikap, tidak sudi melepaskan wilayah itu ke Israel apalagi pada saat yang sama Israel juga menduduki Tepi Barat secara sepihak.
Sebelumnya, pada 17 Desember lalu, rancangan resolusi Palestina sudah dimasukkan ke Dewan Keamanan PBB oleh Yordania. Hanya saja memang belum final. Dalam rancangan tersebut menekankan Yerusalem, yang sekarang statusnya dibelah dua dengan Israel, adalah sepenuhnya milik negara Palestina.
Saat ini, dalam rancangan resolusi terakhir, benar-benar ditekankan bahwa wilayah Timur Yerusalem akan dijadikan ibu kota Palestina. Ditandaskan pula, pemerintah Israel agar segera berhenti membangun wilayah-wilayah pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Penolakan Israel
Atas tuntutan Palestina tersebut, pemerintah Israel pun tidak tinggal diam. Negara Bintang Daud itu pun menegaskan pemungutan suara yang hendak dilakukan Dewan Keamanan PBB akan melihat seberapa lama konflik ini telah berlangsung.
Israel mendukung dibukanya pintu-pintu negosiasi, tetapi menolak mentah-mentah dipatoknya tenggat waktu untuk menyelesaikan sengketa wilayahnya dengan Palestina.
Sumber : KoranJakarta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar