Rancangan konstitusi Mesir berikan kekuatan lebih untuk militer

Sebuah rancangan undang-undang yang diunggah di media pemerintah menyatakan bahwa konstitusi baru Mesir akan melarang pembentukan partai agama dan menempatkan lebih banyak kekuatan ke tangan militer.

Pada pasal 74 menyatakan warga memiliki hak untuk membentuk partai politik. Tetapi warga tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas politik atau membentuk partai politik berdasarkan agama, seperti dilansir stasiun telelvisi CNN, Ahad (1/12).

Ke-50 anggota komite yang bekerja membuat konstitusi baru dengan suara bulat setuju dengan pembukaan rancangan itu. Sekarang rancangan itu telah dimasukkan untuk sebuah referendum.

Para anggota melakukan pemungutan suara hari ini untuk mengambil suara terhadap 246 pasal di rancangan itu yang dilakukan dari pasal per pasal, seperti dikutip situs milik pemerintah Mesir Al-Ahram. Proses melelahkan itu menyetujui rancangan konstitusi baru mulai Sabtu.

Sementara itu, pasukan keamanan berusaha untuk membubarkan para demonstran yang berunjuk rasa terhadap anti-protes hukum Mesir.

Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Chuck Hagel, kemarin menelepon rekanannya di Mesir, Jenderal Abdel Fattah al-Sisi, untuk mengungkapkan keprihatinannya atas undang-undang yang membatasi demonstrasi dan protes.

Hagel memberitahu Sisi bahwa respon Mesir untuk kebebasan berekspresi akan menunjukkan komitmen pemerintah sementara untuk sebuah peralihan demokratis tanpa kekerasan. Ini menurut sebuah pernyataan dari Pentagon.

Setelah persetujuan selesai, proses rancangan akan diserahkan kepada presiden sementara Mesir, Adli Mansyur, yang akan menentukan tanggal untuk referendum tersebut.

Konstitusi baru ini akan menggantikan konstitusi yang telah ditangguhkan pada 2011 lalu, seperti dikutip Al-Ahram. (Merdeka)